PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN EKONOMI PEMBANGUNAN


BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Perencanaan pembangunan ekonomi adalah awal dari membangun ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya, hasil kerjasama seluruh rakyat Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, membenahi Indonesia dari berbagai bidang.
Dalam hal ini membenahi pembangunan ekonomi menjadi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dalam pembangunan ekonomi itu sendiri banyak yang harus difikirkan terlebih dahulu dan memerlukan biaya yang cukup besar dalam pembangunan. Kita ketahui utang negara sendiri sudah cukup besar dan dalam pembangunan membutuhkan biaya yang besar pula. Pemerintah memiliki perencanaan yang lebih dari satu. Tidak hanya ada satu perencanaan pembangunan di Indonesia tetapi banyak perencanaan pembangunan untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi dari sebelumnya Maka dari itu pembangunan Indonesia harus bertahap dan tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam pembangunan dan sangat diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.
Dalam pembangunan ekonomi harus terlebih dahulu ada perencanaannya agar mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam pembangunan. Tetapi, tidak hanya pemerintah pusat yang melakukan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus punya peranan juga dalam perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Agar pembangunan ekonomi merata sampai ke daerah dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang baik dalam pembangunan. Tidak hanya negara maju dan berkembang  yang dapat melakukan pembangunan tetapi indonesia dapat melakukan pembangunan negaranya sendiri walaupun dengan perlahan-lahan. Karena tidak dapat cepat dalam membangun indonesia, banyak  yang harus diperhatikan, banyak pihak yang dilibatkan dalam hal ini dan memerlukan biaya yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi.

B.     Rumusan Masalah
1.      Apa saja Model-Model Perencanaan Pembangunan di Indonesia?
2.      Bagaimana Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia?
3.      Bagaimana Model dan Strategi Perencanaan Pembangunan di Negara Berkembang (Indonesia)?

C.    Tujuan Penulisan
1.      Untuk Mengetahui Model-Model Perencanaan Pembangunan di Indonesia.
2.      Untuk Mengetahui Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia.
3.      Untuk Mengetahui Model dan Strategi Perencanaan Pembanguan  di Negara Berkembanng  ( Indonesia ).















BAB II
PEMBAHASAN

A.    Model-Model Perencanaan Pembangunan di Indonesia
            Istilah Perencanaan memiliki pengertian yang berbeda-beda dari para ahli. Banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan dari para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Para pakar ekonomi pun belum ada kesepakatan tentang pengertian istilah perencanaan pembangunan ekonomi tersebut. Menurut Conyers dan Hills (1994)[1], Perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sedangkan Arsyad (2002), menyatakan ada 4 (empat) elemen dasar perencanaan yakni:
1.      Merencanakan berarti memilih
2.      Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
3.      Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
4.      Perencanaan untuk masa depan.
            Walaupun belum ada kesepakatan yang di antara pakar ekonom berkenaan dengan istilah perencanaan ekonomi, dapat di ambil inti dari istilah perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan Pengaturan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.
            Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan juga dipandang sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai keadilan sosial secara sadar.
            Maka kami menyimpulkan Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya dalam mengendalikan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu agar mencapai tujuan-tujuan pada masa yang akan datang.
1.      Model Agregat
            Tipe model perencanaan yang paling sederhana adalah model agregat  yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dan menyangkut komponen-komponen agregat seperti konsumsi, produksi, investasi, tabungan , ekspor, impor, dan lain lain.  Model ini biasanya digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan PDB dengan asumsi yang disederhanakan. Model perencanaan pertama dan pemula yang digunakan hampir semua oleh negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat. (aggregate growth model).
            Model ini mengulas perekonomian secara keseluruhan dengan menggunakan variabel-veriabel makroekonomi yang dinilai paling mempengaruh tingkatan dan laju pertumbuhan output nasional, yaitu tabungan, investasi, cadangan modal, nilai ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Model pertumbuhan agregat ini merupakan model yang cocok untuk meramalkan pertumbuhan output (dan mungkin juga ketenagakerjaan) dalam kurun waktu antara tiga sampai dengan lima tahun.
2.      Model Input-Output dan Proyeksi Sektoral: Gagasan Dasar
            Pendekatan lain yang jauh lebih canggih terhadap perencanaan pembangunan menggunaka beberapa varian model-antar industri (inter-industry model) atau model input-output (input-output model). Pendekatan ini memperhitungkan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dalam sektor-sektor industri yang utama senantiasa saling berhubungan satu sama lain dalam suatu bentuk himpunan persamaan aljabar yang simultan yang pada akhirnya akan menunjukan proses produksi atau teknologi yang digunakan dalam masing-masing sektor industri. Semua industri selain dianggap selain sebagai produsen output tertentu  juga sebagai konsumen atau pihak yang menggunakan output dari industri yang lain sebagai input-inputnya. Sebagai contoh adalah sektor pertanian. Selain sebagai produsen output tertentu (misalnya gandum) sektor ini juga menggunakan input-input yang merupakan output-output , katakalah sektor industri mesin dan sektor industri pupuk.
3.      Penilaian Proyek dan Analisis Manfaat Biaya Sosial
            Meskipun lembaga perencanaan di negara-negara berkembang pada umumnya menggunakan output-input sektoral yang telah disederhanakan, namun dalam kegiatan operasional sehari-harinya mereka lebih memperhatikan alokasi dana investasi pemerintah yang selalu terbatas berdasarkan teknik analisis makroekonomi yang dikenal dengan nama penilaian proyek (project appraisal).      Namun hendaknya hubungan intelektual dan operasional antara tiga teknik perencanaa yang penting tersebut tidak diabaikan. Model pertumbuhan  makro menyusun strategi yang luas, yang bila disertai dengan analisis output-input, akan pelaksanaan upaya pemenuhan target sektoral domestik secara konsisten, sedangkan penilaian proyek khusus dirancang untuk mennjamin terciptanya perencanaan proyek yang efisien unutk masing-masing sektor. Hubungan timbal balik antara ketiga tahap perencanaan tersebut akan sangat banyak menentukan keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.
a)      Perencanaan Dalam Perekonomian Kapitalis
            Perencanaan pada umumnya merupakan usaha dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dan harga yang stabil melalui kebijaksanaan fiscal dan moneter. Alat kebijaksanaan yang utama digunakan adalah terutama dalam bidang moneter, perpajakan, dan hubungan perdagangan luar negri.Jadi, kalaupun tidak terdapat rencana ekonomi yang terisi dikebanyakan perekonomian kapitalis dalam arti seperangkat sasaran tertentu yang ditetapkan, tetapi perencanaan pemerintah dilaksanakan dengan dasar analisis trend masa lalu dan proyeksi keadaan ekonomi di masa yang akan datang.
b)      Perencanaan Dalam Perekonomian Sosialis
            Perencanaan peekonomian sosialis dikaitkan terutama dengan perekonomian Uni Sovyet (sebelum negara uni bubar) dan perekonomian ala Sovyet di Eropa Timur dan Asia (terutama RRC) dimana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat. Perbedaan yang esensial antara perekonomian kapitalis dan perekonomian sosialis adalah rangsangan versus pengendalian. Perbedaan antara perana perencanaan perekonomian kapitalis dan perekonomian sosial: Peranan perekonomian kapitalis hanya berusaha untuk mencegah agar perekonomian tidak keluar dari lintasan pertumbuhan yang stabil yang diinginkan melalui alat kebijaksanaan yang aktif namun tidak langsung. Peranan perekonomian sosialis hanya menetapkan seperangkat sasaran tertentu yang merupakan suatu rangkaian kemajuan ekonomi yang diinginkan akan tetapi juga berusaha melaksanakan rencananya secara langsung .
c)      Perencanaan Dalam Perekonomian Campuran
            Perekonomian campuran bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan dimana sebagian dari sumberdaya produktif dan dikelola oleh pihak swasta, sedangkan sebagian oleh pemerintah. Tidak seperti perekonomian kapitalis yang biasanya pemilikan pemerintah hanya kecil sekali, maka perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang sangat besar.
            Dua aspek utama dari Perencanaan Perekonomian Campuran:
1.      Penggunaan tabungan masyarakat dan pembayaran dari luar negri dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk melaksanakan investasi-investasi pada proyek pemerintahdan memobilisir serta menyalurkan sumberdaya yang langka ke bidang yang bisa diharapkan memberi sumbangan ke arah kemajuan ekonomi dalam jangka panjang.
2.      Kebijaksanaan pemerintah untuk mempermudah, bahkan mengendalikan keadaan ekonomi swasta untuk menjamin suatu hubungan yang serasi antara pengusaha swasta dengan pemerintah pusat.
             Sifat kompromi dari keadaan tersebut yaitu antara rangsangan kapitalis dan pengendalian sosialis tampak jelas dari karakteristik perencanaan dan perekonomian campuran.
d)      Perencanaan Pembangunan di Indonesia
            Sebelum Orde Baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.
            Sedangkan pada awal Orde Baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha-usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tingi (Hyper Inflasi).

B.     Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia
            Perencanaan pembangunan nasional dari perspektif “top down” atau “central approach” bisa dideskripsikan sebagai berikut (LAN, 1993 dalam buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia):
1.      Rencana Jangka Panjang
            Perencanaan jangka panjang dalam pembangunan nasional sebelum era reformasi dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan Ketetapan MPR.
2.      Rencana Jangka Menengah
            Pada Pola Umum Pelita digariskan tujuan, prioritas dan arah kebijaksanaan pembangunan secara umum dan dalam bidang-bidang serta sektor-sektor.
3.      Rencana Pembangunan Daerah
            Dari rencana jangka menengah (Repelita) diadakan pembagian kedalam sektor-sektor pembangunan, maupun kedalam rencana pembangunan wilayah-wilayah / propinsi.
4.      Rencana Pembangunan Tahunan
            Perencanaan pembangunan tahunan tercermin dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).  Perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Repelita.

C.    Model dan Strategi Perencanaan Pembanguan  di Negara Berkembanng  ( Indonesia )
            Menurut Estes (1998), berdasarkan pembangunan sosial, negaranegara berkembang dibedakan menjadi dua, yaitu negara berkembang menengah (Middle Perfoming Countries) dan negara berkembang terbelakang (Socially Least Developing Countries).
            Negara-negara yang masuk kategori negara berkembang menengah menyebar di seluruh wilayah geografis: Asia (36 negara), Amerika Latin (22), Afrika (10), dan Oceania (1). Sebagian besar negara-negara ini telah memiliki apa yang disebut ”social ingredients” yang diperlukan untuk mencapai kondisi sosial dan ekonomi maju, seperti stabilitas politik, dinamika ekonomi, akses ke sumber daya alam (khususnya energi), kualitas kesehatan, pendidikan, dan sistem jaminan sosial.
            GNP per kapita di negara berkembang menengah juga relatif tinggi, sekitar US$ 4,910 dengan pertumbuhan 2,3% per tahun dan laju inflasi 7% per tahun. Tingkat pengangguran relatif rendah, sekitar 13,1% dari jumlah angkatan kerja[2]. Namun demikian, beberapa negara masih memiliki kondisi sosial ekonomi yang rentan, seperti pemerintahan korup, jumlah dan pertumbuhan penduduk tinggi, tingginya pengangguran serta meluasnya kemiskinan.
            Negara yang termasuk kategori negara berkembang terbelakang berjumlah 38. Sebagian besar berada di Afrika (29 negara), 7 negara di Asia, 1 negara di Amerika, dan 1 negara di Pasifik Selatan. Terbelakangnya pembangunan sosial di negara ini terlihat dari rendahnya kualitas hidup, seperti rendahnya usia harapan hidup (51 tahun), tingginya kematian bayi (110/1.000) dan anak (177/1.000). Tingginya kematian bayi dan anak merupakan yang tertinggi di dunia yang diakibatkan oleh infeksi dan penyakit menular. Nah, dalam materi ini kedua Negara berkembang tersebut akan kita samakan karena mempunyai ciri-ciri umum yang hampir sama.
a.      Bidang Ekonomi
            Sistem perekonomian di negara-negara berkembang masih beragam. Negara-negara ASEAN yang kebanyakan anggotanya adalah negara berkembang saat ini juga menjalankan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi terbuka. Bahkan, negara yang dahulu menganut ekonomi tertutup seperti Vietnam, Laos, Kampuchea, dan Myanmar telah menjalankan ekonominya dengan sistem terbuka[3].
            Mengapa kondisi ekonomi negara-negara ini tidak seperti negara-negara maju? Banyak hal yang bisa menjawabnya, tetapi hal yang paling membedakan dalam pelaksanaan sistem ekonomi terbuka di negara maju dan negara berkembang adalah telah adanya dukungan dari suatu sistem hukum. Di antaranya adalah munculnya hukum persaingan usaha dan lembaga antimonopoly sebagai pengawas pelaksana hukum persaingan tersebut di tingkat regional. Sistem ini mendukung persaingan yang sehat dan kondusif. Negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mempunyai hukum persaingan usaha dan antimonopoli. Di negaranegara ASEAN, baru Indonesia dan Thailand yang mempunyai hukum persaingan usaha.
            Kendala pelaksanaan sistem ekonomi terbuka di Negara berkembang adalah lemahnya penegakan hukum. Meskipun telah ada berbagai hukum yang mengatur hal-hal tentang perekonomian, namun pelanggaran-pelanggaran masih sering terjadi. Jenis pelanggaran ini sering dilakukan tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga pemerintah.
b.      Pengembangan Wilayah
            Suasana ekonomi dunia saat ini berbeda dengan beberapa dekade yang lalu. Pada tahun 1950 yang merupakan masa prapembangunan dan pembinaan awal selepas Perang Dunia II, kebanyakan negara mengalami pertumbuhan yang pesat. Iklim ekonomi yang begitu baik telah membuka perdagangan antarnegara.
            Sejak itulah pengembangan wilayah di negara berkembang dimulai. Implikasi perubahan ekonomi global terhadap negara- negara berkembang dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: ketergantungan negara kepada pasaran dunia dari segi komoditas utama, permintaan negara-negara industri terhadap barang dan modal.
            Pada tahun 1960-an, negara-negara berkembang memulai perkembangannya dengan mengacu pada model pertumbuhan bertumpu pada hasil ekspor. Sehingga wilayah-wilayah dengan kemampuan ekspor menjadi wilayah yang maju. Pengembangan yang demikian menemui kendala ketika ekspor bahan-bahan mentah andalan mengalami penurunan harga. Akibatnya, negaranegara berkembang yang perekonomiannya sangat bergantung pada ekspor bahan mentah ini mengalami kemunduran.
            Banyak negara berkembang kemudian mengubah strategi pembangunan dengan mulai mengembangkan aktivitas produksi barang-barang sekunder dan tersier. Jika tidak mereka akan sangat terpukul bahkan bisa hancur dengan merosotnya harga-harga komoditas meskipun dengan strategi diversifikasi ekspor sekalipun. Sejak saat itu, sector industri di negara berkembang mulai menggeliat.
            Jadi menurut kesimpulan kami perkembangan industri ini lebih bisa menarik wilayah lain untuk turut berkembang daripada bertempur dengan strategi ekspor bahan mentah. Dalam kegiatan industri lebih banyak wilayah lain yang ikut terlibat, misalnya wilayah sumber bahan mentah, wilayah pasar, serta lokasi industri itu sendiri. Nah, modelmodel pengembangan yang demikian, kini mulai diterapkan di berbagai negara berkembang.
            Ya, banyak model pengembangan di negara maju, diadopsi oleh negara berkembang, tetapi yang harus mereka sadari adalah setiap wilayah mempunyai kondisi yang berbeda. Jadi, meskipun berkiblat dengan model pengembangan dunia Barat, jangan lupa memerhatikan karakteristik kewilayahan.




BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
            Istilah Perencanaan memiliki pengertian yang berbeda-beda dari para ahli. Banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan dari para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Para pakar ekonomi pun belum ada kesepakatan tentang pengertian istilah perencanaan pembangunan ekonomi tersebut. Menurut Conyers dan Hills (1994), Perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.
            Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya dalam mengendalikan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu agar mencapai tujuan-tujuan pada masa yang akan datang.
            Model pembangunan ekonomi merupakan seperangkat hubungan terorganisasi yang memerikan berfungsinya suatu kesatuan perekonomian (rumah tangga, individu, nasional dan internasional) dengan seperangkat asumsi-asumsi yang disederhanakan.
            Pemilihan model akan sangat tergantung kepada kematangan perekonomian yang ada, bagaimana struktur kelembagaan ekonomi dan peranan sektor swasta vs sektor pemerintah dalam pembangunan, ketersediaan data dan informasi, dan kendala-kendala operatisional tertentu (misalnya kelangkaan modal, devisa, dan lain lain).




B.     Saran
            Dalam penyajian materi dalam makalah ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari struktur penulisan maupun penyajian materinya. Karena itu, kami menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Dan untuk itu kami  ucapkan terima kasih.



DAFTAR PUSTAKA

            Lincolin Arsyad. Ekonomi Pembangunan. Penerbit Gunadarma
            Mubyarto dan Daniel W. Bromley. A Development Alternative for Indonesia. 2002. Gadjah Mada University Press
            Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. Economic Development
            Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025
            Peluncuran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia


Komentar

Postingan Populer